Airbnb Mulai Mengancam Bisnis Hotel

TEMPO.CO,
Jakarta
– Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Kedai minum Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukmandani meminta pemerintah membekukan membahu penyewaan kamar nonhotel berbasis tuntutan sebagaimana Airbnb. Dia menyatakan praktik memikul sejenis ini timbrung mengancam industri hotel di Indonesia. “Itu menggerus okupansi hotel,” kata dia di Jakarta Convention Center, Kamis, 23 November 2017.

Hariyadi mengatakan engkau tidak mempermasalahkan konsep bisnis
sharing
economy
seperti mana nan diusung oleh Airbnb selama regulasinya bebas. Pasalnya, menurut Hariyadi, selama ini perusahaan aplikasi
sharing
economy
begitu juga Airbnb tidak perpautan mendapatkan statuta yang jelas dari pemerintah.

“Hotel waktu mengalir perlahan-lahan namun harus membikin amdal. Mengikuti rasam regulasi dari pemda, pemerintah pusat, dan sebagainya. Kita juga harus membayar pajak baik untuk pusat atau area. Terus tiba-mulai ada nan tadinya lain jualan sama sekali tahu-tahu ikut jualan. Morong itu lain
fair,” kata kamu.

Hariyadi menambahkan, dengan adanya model bisnis
sharing
economy
sebagai halnya Airbnb, permohonan dan penawaran antara kamar hotel dan wisatawan tidak dapat diprediksi. “Kalau yang hotel berbintang teko jelas 290 ribu kamar, nan nonbintang menurut data BPS 285 ribu kamar. Terimalah, kalau yang dari
sharing economy
kan kita tak rangkaian adv pernah,” introduksi dia. Menurut anda, hal tersebut dapat menimbulkan persaingan nan enggak sehat di pabrik perhotelan.

Bagi mengatasi hal tersebut, Hariyadi meminta kepada pemerintah membentuk regulasi tentang praktik
sharing economy
seperti yang dilakukan Airbnb. Saja Hariyadi menanggung, dia pesimistis kejadian itu bisa terkabul karena mayoritas fasilitator aplikasi
sharing economy
didominasi pemain luar sama dengan Airbnb. “Kalau asing
gimana
mau diajak bicara,” prolog dia.

Hariyadi menambahkan, hingga ketika ini PHRI belum membuka ura-ura tentang pengendalian transendental bisnis
sharing economy
kepada pemerintah. Alasannya, kata Hariyadi, PHRI kini tengah berfokus lakukan mengadukan praktik agen travel
online
(online
travel

agent/OTA) asing kepada Departemen Keuangan, khususnya kepada Direktorat Jenderal Pajak tentang pelimpahan tanggung jawab PPh 26 nan menurut Hariyadi harus dibayarkan oleh OTA asing. Doang bakal ke depannya, Hariyadi memastikan permasalahan tentang model bisnis
sharing economy
akan diadukan ke pemerintah. “Pasti akan ke sana,” katanya.

ERLANGGA DEWANTO | DEWI RINA